Sistem Peradilan Di Indonesia

Sistem peradilan di suatu negara masing-masing dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh negara tersebut. Menurut Eric L. Richard, sistem hukum utama di dunia adalah sebagai berikut :

1. Civil Law, hukum sipil berdasarkan kode sipil yang terkodifikasi. Sistem ini berasal dari hukum Romawi (Roman Law) yang dipraktekkan oleh negara-negara Eropa Kontinental, termasuk bekas jajahannya.
2. Common Law, hukum yang berdasarkan custom.kebiasaaan berdasarkan preseden atau judge made law. Sistem ini dipraktekkan di negara-negara Anglo Saxon, seeprti Inggris dan Amerika Serikat.
3. Islamic Law, hukum yang berdasarkan syariah Islam yang bersumber dari Al Qur’an dan Hadits.
4. Socialist Law, sistem hukum yang dipraktekkan di negara-negara sosialis.
5. Sub-Saharan Africa Law, sistem hukum yang dipraktekkan di negara Afrika yang berada di sebelah selatan Gunung Sahara.
6. Far Fast Law, sistem hukum Timur jauh – merupakan sistem hukum uang kompleks yang merupakan perpaduan antara sistem Civil Law, Common Law, dan Hukum Islam sebagai basis fundamental masyarakat.

Pada dasarnya sistem hukum nasional Indonesia terbentuk atau dipengaruhi oleh 3 sub-sistem hukum, yaitu :
1. Sistem Hukum Barat, yang merupakan warisan para penjajah kolonial Belanda, yang mempunyai sifat individualistik. Peninggalan produk Belanda sampai saat ini masih banyak yang berlaku, seperti KUHP, KUHPerdata, dsb.
2. Sistem Hukum Adat, yang bersifat komunal. Adat merupakan cermin kepribadiansuatu bangsa dan penjelmaan jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad (Soerojo Wigdjodipuro, 1995 : 13).
3. Sistem Hukum Islam, sifatnya religius. Menurut seharahnya sebelum penjajah Belanda datang ke Indonesia, Islam telah diterima oleh Bangsa Indonesia.

Adanya pengakuan hukum Islam seperti Regeling Reglement, mulai tahun 1855, membuktikan bahwa keberadaan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum Indonesia nerdasarkan teori “Receptie” (H. Muchsin, 2004)

Sistem Peradilan Indonesia dapat diartikan sebagai “suatu susunan yang teratur dan saling berhubungan, yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan dan pemutusan perkara yang dilakukan oleh pengadilan, baik itu pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, maupun peradilan tata usaha negara, yang didasari oleh pandanganm, teori, dan asas-asas di bidang peradilan yang berlaku di Indonesia”.

Oleh karena itu dapat diketahui bahwa Peradilan yang diselenggarakan di Indonesia merupakan suatu sistem yang ada hubungannya satu sama lain, peradilan/pengadilan yang lain tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling berhubungan dan berpuncak pada Mahkamah Agung. Bukti adanya hubungan antara satu lembaga pengadilan dengan lembaga pengadilan yang lainnya salah satu diantaranya adalah adanya “Perkara Koneksitas”. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sistem Peradilan Indonesia dapat diketahui dari ketentuan Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Dalam Pasal 15 UU Kekuasaan Kehakiman diatur mengenai Pengadilan Khusus sebagai berikut :
1. Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan Undang-Undang.
2. Pengadilan Syariah Islam di Provinsi Nangro Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan paradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut peradilan umum.

Berdasarkan uraian tersebut, maka sistem peradilan yang ada di Indonesia sebagai berikut:

A. MAHKAMAH AGUNG
UU No. 14 Tahun 1985 jo UU No. 5 Tahun 2005

I. PERADILAN UMUM
a. Pengadilan Anak (UU No. 3 Tahun 1997)
b. Pengadilan Niaga (Perpu No. 1 Tahun 1989)
c. Pengadilan HAM (UU No. 26 Tahun 2000)
d. Pengadilan TPK (UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2002)
e. Pengadilan Hubungan Industrial (UU No. 2 Tahun 2004)
f. Mahkamah Syariah NAD (UU No. 18 Tahun 2001)
g. Pengadilan Lalu Lintas (UU No. 14 Tahun 1992)

II. PERADILAN AGAMA
Mahkamah Syariah di Nangro Aceh Darussalam apabila menyangkut peradilan Agama.

III. PERADILAN MILITER
– Pengadilan Militer untuk mengadili anggota TNI yang berpangkat prajurit.
– Pengadilan Militer Tinggi, untuk mengadili anggota TNI yang berpangkat perwira s.d kolonel
– Pengadilan Militer Utama, untuk mengadili anggota TNI yang berpangkat Jenderal.
– Pengadilan Militer Pertempuran, untuk mengadili anggota TNI ketika terjadi perang.

IV. PERADILAN TATA USAHA NEGARA
– Pengadilan Pajak (UU No. 14 Tahun 2002)

V. PERADILAN LAIN-LAIN
a. Mahkamah Pelayaran
b. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)

B. MAHKAMAH KONSTITUSI
(UU No. 24 Tahun 2003)

Tugas Mahkamah Konstitusi adalah :
1. Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945
2. Memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberi oleh UUD 1945.
3. Memutus Pembubaran Partai Politik.
4. Memutus perselisihan tentang PEMILU.
5. Memberikan putusan atas pendapat DPR tentang dugaan Presiden/Wakil Presiden melanggar hukum, berupa : mengkhianati negara, korupsi, suap, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela lainnya.

About annida

Warga Negara Republik yang Merdeka dan Di Bangun oleh Orang-orang Besar Tiga kata yang mewakili Annida saat ini, Muda, Sehat dan Bahagia Graduate from Master of Law at The Law Faculty with International Bussines Departement, at Lampung University Indonesia (December 2011)
This entry was posted in Info and tagged , , . Bookmark the permalink.

31 Responses to Sistem Peradilan Di Indonesia

  1. riko... says:

    wow…hebat.jarang ada yang kayak gini.
    mohon petunjuk,

  2. annida says:

    to riko :

    hai riko apakabar?
    kok nge-link kamu munculnya malah e-mail yahoo ?
    knp kah?

  3. samsul bahri says:

    thx ya… atas informasinya dan lam kenal mg sukses..

  4. udin says:

    trimakasih byk Aninda ya atas tulisanmu, yg byk memberikan manfaat bg org lain, amin. salam kenal Udin Bali.

  5. ed says:

    ad artikel gak meengenai sistem peradilan pajak di beberapa negara selasin di indo????,,,kalo ad, balas ke email y,,,

  6. anniefa says:

    wah…keren ada blog bahas hukum peradilan,,,,pas bgt loh coz aq pasa lagi ada tugas presentasi tntg macam sistem peradilan ,,,thanks bagt infonya moga222 jadi ilmu yang manfaat dan barokah,,

    amiiiiin

  7. andre says:

    wah tingkatkan ya

  8. sy senang anda menulis tentang peradilan Indonesia. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana tentang peradilan pada masa Abad ke XIV – XVII? hukum apa yang dominan pada abad tersebut dan bagaimana peradilannya.

    trima kasih,
    agung

  9. Jeany says:

    Boleh tau buku karangan Soerojo Wigdjodipuro, 1995 : 13, berjudul apa??

  10. zhen says:

    asslmkum…
    teh aninda..,bisa kasih tau ga tentang sistem perdilan pada masa kesultanan..,khususnya pada masa kesultanan palembang….
    sukron ya..^_^

  11. TJ says:

    wah…kebetulan saya lagi googling bwt UTS materi peradilan. Bgs bgt nih^^
    Tapi tolong diperjelas lagi…Thx,Gracias

  12. halllo says:

    “n_n” halllo bagusssss……..

  13. ghufron says:

    tulisan anda bagus, padat dan analitik…

    Klw boleh sedikit diskusi…bgm dengan putusan MK tentang Pengadilan tipikor, yg menafsir bahwa pasal 24 UUD 1945 karena menggunakan kata “dengan” shg Pengadilan TIPIKOR perlu di diatur dengan undang-undang tersendiri, padahal “dengan” yg dimaksud tersebut kembali pada ayat 1 nya yakni struktur lingkungan peradilan ( umum, PTUN, Agma dan militer), bukan menunjuk “pengadilan” nya, sehingga perlukah setiap kamar dari peradilan umum di undangkan atau cukup diatur dalam UU peradilan umum….?

  14. sekar says:

    makasi ya mba tulisannya buat tugasku makin lancar,,

  15. Ruroh says:

    ba’, aku suka tulisannya, makacih bgt ya, coz q lagi pusing cari tugas neeeee. ba’ lagi sibuk apa sekarang ???

  16. kay says:

    thanks ya atas postingannya?

  17. paul says:

    Anda berarti blm mendalami hukum, jangan bicara peradilan bro, malu-maluin.

  18. waah, bagus ni…
    salam kenal ya

    blogwalking
    :D

  19. Inbound links swap idea… hi, how about exchange inbound links with me at milling machine manufacturers?

  20. I am new to this forum, I am now in Sunnyvale California. I was selected to go to a first-stage interview this coming Monday for a packing manufacturing job. This will be my first and I hope not last interview upon graduation. Do wish me success. This firm deals with top entry ball valve and somewhat related products.

  21. ISRAM says:

    PERADILAN DI INDONESIA SAAT INI SDH TDK PRO TERHADAP RAKYAT.TPI PRO KPADA SIAPA YG MMBERI DUIT.DEWI KEADILAN SEKARANG MATANYA SDH TDK TRTTP LG.IA SDH MLIHT SIAPA2 YG HRUS DI BELA.IUS UN QUICK TRIBAURE TAK BERLAKU LG

  22. sri says:

    ok banget, sangat membantu untuk pemula yang ingin belajar hukum

  23. nadhia says:

    bagus banget.. thanks atas informasinya.. ngebantu banget buat ngerjaen tugas PKn d skolah …

  24. misfar says:

    peradilan dalam sosial di indonesia ada ga??
    mhon data na tuk skripsi..
    makasih…

  25. misfar says:

    peradilan dalam sosial di indonesia ada ga???

  26. azwan says:

    good i take it

  27. gede says:

    wahh bagus tulisanny,trima kasih ats infony,smoga sukses selalu,,
    amiin

  28. olsa says:

    mantap…
    terimakasih sangat kawan….
    kebetulan ini akan di ujikan pada saat uas nanti

  29. Pretty nicе post. Ι just stumbled uροn your ωeblog аnԁ wіshed to say that I’ve truly enjoyed surfing around your blog posts. After all I’ll be subscгibing to your
    rss feed and I hope you ωгite again soon!

  30. Velda says:

    What’s up every one, here every one is sharing such familiarity, so it’s pleasant to read this web site, and I used to go to see this web site
    daily.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>